Agung EndrawanRUANG VIRTUAL← Kembali ke profilBERITA PILIHAN
Hukum, ekonomi, keuangan, kebijakan, serta pelayanan publik. Maksimal tiga berita per bidang, terbit dalam 48 jam terakhir, dari beberapa sumber pilihan.
Diperiksa otomatis saat halaman dibuka dan setiap 15 menit selama tetap terbuka. Tanggal terbit dicantumkan pada setiap berita. Sumber meliputi detikNews, detikFinance, ANTARA, BKN, dan Kementerian PANRB.
TULISAN & PUBLIKASI
PUBLIKASI MEDIA · Bali Hot News
Agung Endrawan dan Ketua Ombudsman RI membekali lulusan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk menghadapi persaingan karier. Baca selengkapnya di Bali Hot News.
Baca di Bali Hot NewsOPINI PERTANAHAN · Tribunners
Sengketa pertanahan yang terus berulang menunjukkan bahwa pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya melalui penindakan. Persoalan mendasarnya juga terletak pada ketidaksesuaian data, lemahnya koreksi administratif, kewenangan yang tersebar, serta belum optimalnya pengawasan lintas instansi. Karena itu, diperlukan pengawasan agraria yang independen untuk memastikan pengaduan diperiksa, kesalahan dikoreksi, putusan dilaksanakan, dan hak masyarakat benar-benar dipulihkan. Dalam konteks inilah gagasan Komisi Agraria Nasional patut dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi.
Baca di TribunnersPERTANAHAN · Balijani.id
Dalam bedah buku Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan, Agung Endrawan mendorong pembenahan internal yang terukur untuk memperkuat kelembagaan, pengawasan, dan pelayanan pertanahan serta mencegah sengketa baru.
Baca di Balijani.idPERTANAHAN · Tribunners
Tulisan tentang reforma agraria dan momentum penguatan tata kelola pertanahan. Baca selengkapnya di Tribunners.
Baca di TribunnersPUBLIKASI MEDIA · Tribunnews
Pemberitaan mengenai ruang virtual Agung Endrawan dan upaya mendekatkan informasi pelayanan masyarakat.
Baca di TribunnewsOPINI HUKUM · Tribunners
Opini Agung Endrawan mengenai pengendalian impor oleh pemerintah dan kepastian pelayanan bagi pelaku usaha.
Baca di TribunnersMemeriksa berita terbaru…
KANAL RESMI DPR RI
Saksikan agenda dan siaran melalui kanal resmi. Sidang langsung mengikuti jadwal DPR; tayangan di luar jadwal dapat berupa program atau rekaman.